Opini Demokrasi Pemilukada

Demokrasi Pilkada Dan Realitas Partai

Oleh; Iwan Marhaen

katanya negara kita adalah negara demokrasi, namun perlu kita tinjau kembali terkait dengan praktek demokrasi itu. karna demokrasi pilkada di moloku kie raha adalah momokrasi bukan demokrasi. padahal maluku utara adalah tempat deklarasi demokrasi pertama kali yang dikenal dengan motiverbon dan itu dilahirkan oleh orang makian pada tahun 1322 (dalam buku ekspansi islam dan imprealisme modern karangan mudafar syah), karna netralisasi pemelihan kepala daerah sesuai amanat kontitusi NKRI setelah tumbangnya suharto masih jauh dari konsep negara.  dengan jelasnya, berbagai rentetan masaalah yang terjadi merupakan momokrasi, dalam hal ini soal partai korupsi dan konflik yang terjadi ketika pesta demokrasi pemilukada. secara kasat mata bisa kita katakan, aktor-aktor politik selalu di biarkan memperkosa wujut demokrasi dan mematikan benih demokrasi local hal ini suda menjadi harga mati bagi para petarung. olehnya itu, bisa dikatakan praktek politik yang di mainkan elit politik saat ini tida berbeda jau dengan praktek politik orde baru. karna banyak PNS dan sejutah ABRI yang terlibat.  

hal ini perlu kita sadari bersama, bahwa sejauh ini konspirasi (persekongkolan ) murni yang kemudian secara terang-terangan di lakukan oleh actor elit politik untuk bagaimana memperkaya diri dari  penghisapan hak-hak masrakat. kiranya hukum tidak lagi memihak kepada rakyat dalam dramatisme kehidupan bernegara ini. sehingga  cukup lah suda kita di kebiri dan di sunat oleh perampok-perampok elit maluku utara yang selalu mengobral janji dan membeli suara rakyat sebesar Rp. 100.000. padahal mereka tau aturan, uu no.32 yang di revisi menjadi uu 12. thn 2008 tenteng peraturan daerah suda menjelaskan dalam pasal 82 ayat 1. bahwa ‘’ pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih’’ semuanya itu merupakan pemfoyaan dan krateria ketidak bijaknya mereka untuk kepentingan akar rumput nanti. 

disini kami mengajak seluru rakyat untuk mencari pemimpin yang tegas dan berjiwa nasionalis. karna dengan ketegasan dan berjiwa nasionalis seperti ir.namto hui roba sh. lah yang mampu membijaki segala kepentingan rakyat tampa membeda bedakan suku. karna ‘’seorang ayah yang tegas kepada anak akan mengantar anak pada jalan kebaikan, dan keberhasilan. namun seorang ayah yang lemah akan mengantar anak pada keburukan dan kegagalan’’ begitu juga pemimpin. dalam catatan sejarah, bung karno dengan jiwa nasionalis mampu mengusir kolonialisme dan merebut kemerdekaan bangsa indonesia yang tercinta ini. maka dengan itu marilah kita memandang daerah ini dengan satu kesatuan yang riil. singkirkan politik suku, dan agama, dan wujutkan nasionalisme yang di ajarkan para leluhur bangsa ini dan wujutkan lima sisi melahirkan satu kepala ,dan satu kepala melahirkan lima sisi ‘’gasilin nipoyopso’’. demi tegaknya kesejatran rakyat maluku kie raha. maka dengan  itu, ‘’ingat jangan memilih karna uang, agama dan suku tapi memilih berdasarkan nurani, dan kenyatan, memilih dengan jiwa nasionalisme’’ karna orang berjiwa agamais seperti ustat atau kiyai juga korupsi seperti; gani kasuba yang terindikasi kasus pengadaan impor daging sapi, dan seoarang sukuisme seperti muhajir albar yang terindikasi kasus pembebasan lahan sofifi. terlepas dari realitas di atas perlu diketahui bersama bahwa partai yang kemudian mengusung enam (6) kandidat perlu dicermati kembali. karna ada partai yang  memperkosa aspirasi masrakat dan tujuan  partai.         

mengapa saya katakana demikian, karna paska kenaikan bbm kemarin seluru rakyat telah menyaksikan bersama bahwa partai demokrat dan pan yang ditumpangi muhajir dan sahrin adalah partai pertama yang ingin menaikan BBM. dan partai PDI-P  merupakan partai yang pertama pula menolak kenaikan bbm sejak 2010 lalu. partai pdi-p melihat kesengsaran masrakat didepan sanah ketika bbm di naikan. sekali-kali jang kita hanya melihat figure  nya tapi coba kita lihat partainya. sebagai orang akademi displin ilmu politik secara terang-terangan saya katakan partai politik adalah penguasa tertinggi di bangsa ini bukan para elit, karna dalam sistim kepartayan kita bisa merdeka secara pikiran namun tidak bisa merdeka secara kebijakan.  cobah kita lihat apakah ada DEWAN PERAMPOK RAKRAT (DPR) dari fraksi demokrat yang berani menolak kenaikan bbm. walaupun mereka adalah penyambung lida rakyat. Diantara lima fungsi partai disi yang menjadi dasar pijakan kita adalah dua diantara kelima fungsi itu. Yakni; pertama pendidikan politik. Dan kedua sosialisasi politik. Seharusnya dua aitem penting ini lah yang harus di fungsikan oleh partai jikalau mereka menginginkan kemakmuran dan kesejatraan rakyat kecil. Namun, fakta public telah berbicara ternyata partai politik dilahirkan dengan macam-macam ideology hanya semata-mata mesin kepentingan kapitalis.